Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah
DOI:
https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.88Kata Kunci:
DPRD, Supervision, Local RegulationAbstrak
This article explains how the DPRD carries out its regulatory oversight duties. The purpose of this research is to find out how well Regional Regulations are implemented based on the prevailing laws and regulations. Local Regulations and Regulations of Regents/Mayors are subject to DPRD supervision. Enforcement of Local Regulations is an important part of the governance structure. Hearings, working visits, formation of committees, etc. are just some of the ways in which the DPRD carries out its supervisory role. The purpose of this oversight is to ensure that local governments follow plans and laws when implementing their initiatives. The author used a qualitative approach, conducting on-site observations, to collect information and data for this study. The data analysis shows that each Local Regulation is formed by the Regent or DPRD upon mutual consent.
Unduhan
Referensi
Aminudin, A. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Katalogis, 3(12), 132–141.
Berry, D. (2003). Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Raja Grafindo Persada.
Bintang, H. L., & Jamaan, A. (2013). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, 11(1), 57–64.
DPRD Kab. Ciamis. (2020). Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. DPRD Kabupaten Ciamis.
Gusmoi, M. S. T. (2023a). Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah. Universitas Galuh.
Gusmoi, M. S. T. (2023b). Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda: Catatan Kecil Mekanisme Tahapan Penyusunan Raperda Setwan Ciamis. Universitas Galuh.
Indahsari, N. D., Subianto, A., & Tamrin, M. H. (2022). Kemitraan Stakeholders dalam pengelolaan Jalur Wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu di Kabupaten Blora. Reformasi, 12(Desember), 303–316. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3968
Kemendagri. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Kementrian Dalam Negeri RI.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. Journal of Contemporary Public Administration, 3(1), 42–50. https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50
Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. Journal of Local Government Issues (LOGOS), 6(1), 75–90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218
Pemerintah RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Pemerintah RI.
Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 8(2), 109–120.
Priyono, W. (2020). Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.
Rahmasari, F. (2022). Pengaruh Pengawasan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Persepsi Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Mega Daya). Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 6(2), 159–176.
Surya, A. P. (2021). Memahami Fungsi Sertifikat Kapal Demi Menunjang Kelaiklautan Kapal KM Spring Mas Oleh PT. Temas Shipping Line. Unimar Amni Semarang.
Yani, A. (2011). Pembentukan Undang-Undang Perda. Raja Grafindo Persada.
Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 8(1), 111–118. https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475
Zarkasi, A. (2011). Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 43257.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Public Sphere Review

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.







